Klarifikasi Kasat Reskrim Mimika: Bantah Intimidasi, Tegaskan Komitmen Polri pada Kebebasan Pers

Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria, memberikan klarifikasi resmi atas pemberitaan yang menyebut dirinya melakukan intimidasi terhadap empat jurnalis Papua News Online. Dalam pernyataannya, Rian membantah tegas tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh proses hukum yang dijalankan di Polres Mimika berlangsung profesional serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menurutnya, informasi yang beredar di sejumlah media perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan tidak ada persekusi, penjemputan paksa, maupun pemaksaan tanda tangan surat pernyataan sebagaimana diberitakan sebelumnya. “Kami tidak pernah melakukan intimidasi atau tindakan di luar hukum. Semua proses di kepolisian dilakukan sesuai mekanisme dan disertai penghormatan terhadap hak setiap warga negara,” ujar Rian dalam keterangannya kepada media.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Polres Mimika sangat menghormati kebebasan pers sebagai bagian penting dari demokrasi. Rian menyebut jurnalis merupakan mitra strategis kepolisian dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat. Karena itu, ia berharap seluruh insan media dapat menjaga asas keseimbangan dalam pemberitaan dan mengedepankan etika jurnalistik, termasuk prinsip konfirmasi dari semua pihak yang terkait.

“Kami menghargai kerja keras rekan-rekan media yang setiap hari berada di lapangan. Polisi dan jurnalis memiliki tanggung jawab yang sama: memberikan rasa aman dan informasi yang benar bagi masyarakat,” lanjutnya. Rian juga menegaskan bahwa Polres Mimika tetap terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari publik maupun kalangan pers, selama disampaikan dalam koridor profesional dan etis.

Klarifikasi ini menjadi penting di tengah maraknya isu yang berkembang, agar publik memperoleh gambaran yang utuh tentang duduk perkara sebenarnya. Pihak kepolisian memastikan akan terus meningkatkan transparansi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas penegakan hukum di daerah. Langkah tersebut sejalan dengan semangat reformasi Polri yang menempatkan pelayanan publik dan penghormatan terhadap kebebasan sipil sebagai prioritas utama.

Kasus ini juga diharapkan menjadi pembelajaran bersama bahwa komunikasi antara aparat dan insan pers harus terus dijaga agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu kepercayaan publik. Dengan adanya klarifikasi resmi ini, Polres Mimika menunjukkan komitmennya untuk tetap bersinergi dengan media, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan.